NasDem Tekankan Inovasi dan Pengawasan Ketat dalam Sidang Paripurna LKPj Kota Kupang

Sekretaris Fraksi NasDem, Absalom Sine,

​Metronewsntt.com, Kupang  – Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan strategis  terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang yang digelar Kamis(9/4/2026), Sekretaris Fraksi NasDem, Absalom Sine, membacakan langsung pemandangan umum fraksinya di hadapan pimpinan dewan dan jajaran Pemerintah Kota Kupang.

​Dalam penyampaiannya, Absalom Sine menyoroti empat isu krusial yang dinilai masih menjadi tantangan nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Fraksi NasDem mencermati persoalan kemiskinan, kebersihan, pengangguran, serta penataan kawasan kota yang hingga kini masih memerlukan penanganan serius. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota untuk segera menyusun strategi yang lebih inovatif, integratif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengatasi persoalan tersebut secara berkelanjutan.

​Selain menyoroti masalah sosial dan tata kota, Fraksi NasDem juga memberikan penekanan kuat pada fungsi pengawasan dan efisiensi anggaran. Absalom menyatakan bahwa pihaknya mendorong Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk untuk bekerja secara maksimal dengan memantau kondisi riil di lapangan. 

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari DPRD terhadap setiap SKPD dalam melaksanakan program agar tetap konsisten dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan. Melalui masukan ini, diharapkan APBD Kota Kupang benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

​Menutup pembacaan dokumen tersebut, Absalom Sine menyampaikan sikap resmi fraksi terkait kelanjutan pembahasan laporan kepala daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi NasDem menyatakan "Menyetujui dan Menerima" Nota Pengantar Wali Kota Kupang tentang LKPj Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas lebih mendalam sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan catatan-catatan kritis yang telah disampaikan oleh fraksi.(mnt)

Baca juga :

• Hindari Proyek Mangkrak, DPRD Kota Kupang Desak Pemkot Percepat Tender Infrastruktur
• Dua Perusahaan Daerah Dapat Atensi Khusus dari Pansus DPRD
• Dua Srikandi Beberkan Catatan Merah LKPJ 2025, Minta Pemkot Kupang Tindaklanjuti
• Sudah Lolos PPPK Tapi Kembali ke Perumda Pasar? Begini Penjelasan Sekda Kota Kupang
• Kasus Penggelapan Pajak Bapenda Kupang Meluas, Dari Satu Oknum Kini Merembet ke Empat Pegawai